Organisasi Mahasiswa Sebagai Alat Perjuangan

[ Barra ]

“Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana” 

Kalimat di atas adalah pernyataan dari Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar Indonesia, yang memiliki makna sederhananya adalah setinggi apapun pengetahuan manusia akan teori-teori dan makna dunia tapi jika tidak mencintai kemanusiaan, maka sia-sia ilmunya. Sebagai mahasiswa, selain belajar tentang ilmu, juga harus bisa memahami realita sosial-masyarakat, apa yang sedang berkembang di masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat, sehingga eksistensinya sebagai manusia terpelajar benar-benar bisa dirasakan oleh realita bahwa segala pengetahuannya terkonfirmasi oleh syarat-syarat untuk menjadi manusia yang bertanggung-jawab atas sosial-masyarakatnya. Untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat, tidak bisa didapat dari bangku kampus atau silabus perkuliahan. Untuk itulah keberadaan organisasi mahasiswa sangat penting. Organisasi mahasiswa harus merupakan sebuah wadah yang bisa menunjukkan pada kenyataan sosial bahwa masih banyak kemiskinan, penindasan, diskriminasi dan ketidak-adilan dimana Negara abai terhadap kenyataan rakyat bawah, untuk itulah organisasi mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai alat perjuangan untuk mencapai tujuan. Keberpihakan organisasi mahasiswa terhadap rakyat juga penting sebagai penilaian apakah organisasi mahasiswa itu serius dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, melihatnya dengan mengetahui orientasi gerakan mahasiswa tersebut apakah benar memperjuangkan rakyat?

Pendidikan sebagai sarana perjuangan

Belajar mengenai maksud dan orientasi (tujuan) pendidikan (dari TK hingga Profesor) harus lengkap secara utuh. Idealnya (agar berkualitas), pendidikan haruslah berkarakter mencintai kemanusiaan, atau dalam istilah terkenalnya adalah “memanusiakan manusia”. Pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan manusia itu sendiri, pengenalan yang obyektif dan subyektif, sekaligus. Kesadaran subyektif dan keadaan/realitas obyektif haruslah menjadi satu fungsi dialektik untuk memahami dunia dan kontradiksinya (bahwa ada yang menindas dan tertindas), hal tersebut harus dipahami oleh manusia (termasuk mahasiswa/peserta didik). Menurut ahli filsafat pendidikan bernama Paulo Freire, ada tiga unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yaitu: pengajar, pelajar/peserta didik, realitas dunia. Ketiga hal tersebut diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, subyek yang sadar (cognitive): Pengajar dan Pelajar/peserta didik. Sedangkan yang kedua adalah obyek yang harus disadari (cognizible): Realitas dunia.

        ——————————————

Hubungan berkesinambungan (dialektik) seperti di atas itulah yang—menurut Freire—tidak pernah kita jumpai dalam pendidikan ”mapan” a-la borjuis sekarang ini. Sistem pendidikan yang ada hanyalah semata-mata menjadikan anak didik sebagai obyek deposito dan akan diambil keahliannya, dimanfaatkan ilmunya, untuk mengabdi pada kepentingan kapitalis memperkaya diri sendiri, menjadi individualis. Jadi, menurut Freire, anak didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial. Pada akhirnya, peserta didik tak memiliki perspektif lain selain yang diajarkan oleh kurikulum kapitalis, peserta didik menjadi mesin. Dan yang paling parah adalah, peserta didik tidak diajarkan menjadi bagian dalam realitas dunia yang dipenuhi ketidak-adilan (penindasan), bahkan malah diperspektifkan menurut kelas kapitalis yang dominan dan menindas kaum miskin, acuh, cuek terhadap penderitaan rakyat. Maka, sebagai kaum mahasiswa-terpelajar, kita harus benar-benar mengerti bahwa apa yang telah kita capai harus diabdikan untuk kemanusiaan, perjuangan rakyat dan membela kaum tertindas.

Kapitalisme penyebab pendidikan mahal

Mengapa demikian? Karena kapitalisme menciptakan landasan agar Indonesia (dan Negara berkembang lainnya) menjadi ketergantungan akan tehnologi dan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan penguasaan asset sumber daya alam sebagai salah satu sumber kekayaan Negara selain pajak. Hilangnya kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam membuat Negara ini menjadi miskin, banyak hutang, ketergantungan (dependency) tehnologi sehingga kekayaan Negara sangat terbatas, tidak mampu menjalankan program pendidikan gratis yang berkualitas dan modern. Apalagi muncul persoalan bahwa semakin hari kesenjangan social Indonesia semakin lebar, yang kaya pertumbuhannya cepat (semakin kaya)-semakin mengerucut pada sedikit orang, sedangkan yang miskin angka daya belinya semakin jatuh dan jumlahnya makin luas. Bisa dibayangkan dalam akses pendidikan, artinya, yang menikmati pendidikan tinggi berkualitas hanyalah mereka yang punya uang.

Kesenjangan terhadap akses pendidikan terlihat pada angka partisipasi murni SMA.Tahun 1992, 20% orang termiskin angka partisipasi murni SMA-nya sebesar 6%, sedangkan 20% orang terkaya angka partisipasi murni SMA-nya sebanyak 61%.Tahun 2002, 20% orang termiskin angka partisipasi murni SMA-nya sebesar 19%, sedangkan 20% orang terkaya angka partisipasi murni SMA-nya sebanyak 62%.Tahun 2010, 20% orang termiskin angka partisipasi murni SMA-nya sebesar 28%, sedangkan 20% orang terkaya angka partisipasi murni SMA-nya sebanyak 69%.

Pada angka partisipasi Perguruan Tinggi: Tahun 1992: angka partisipasi murni PT dari 20% orang termiskin sebesar 0,1%, sedangkan angka partisipasi murni SMA dari 20% orang terkaya sebesar 25,6%. Tahun 2002: angka partisipasi murni PT dari 20% orang termiskin sebesar 0,6%, sedangkan angka partisipasi murni PT dari 20% orang terkaya sebesar 26,3%. Tahun 2010: angka partisipasi murni SMA dari 20% orang termiskin sebesar 1,3%, sedangkan angka partisipasi murni SMA dari 20% orang terkaya sebesar 36,7%. Data tersebut membuktikan bahwa Perguruan Tinggi masih sangat eksklusif. Bila dikonversi dalam grafik akan terlihat seperti ini:

Hegemoni kesadaran (palsu) lewat dunia pendidikan

Begitu terus dan seterusnya. Isi kepala mahasiswa dijejali dengan doktrin ideologi melalui instrumen pendidikan. Kurikulumnya, arah akademiknya, teori-teorinya, dll dikanalkan menuju satu muara, yaitu rimba kesadaran kapitalisme. Makin individualis, makin jauh dan samasekali jauh dengan realitas objektif dunia. Kapitalisme sukses merancang bagaimana mekanisme ideologi tersebar luas dengan efektif (baca: hegemoni) melalui media pendidikan sekolah/kampus. Hingga, keluar sedikit saja dari bangunan ide-ide kapitalisme merupakan sebuah kesalahan besar dan dianggap tidak wajar, dll. Dalam situasi tersebut, kaum perempuan yang paling tidak diuntungkan karena memperlambat proses kesetaraan (pembebasan perempuan). Pendidikan formal maupun non-formal borjuasi juga menyumbangkan pengawetan terhadap patriarki (penindasan perempuan). Kapitalisme tak pernah tulus memajukan produktifitas perempuan. Dalam dunia pendidikan, kapitalisme seolah-olah sudah ”membela” perempuan dengan mewacanakan istilah ”wanita karir”. Bagi perempuan terpelajar yang telah lulus dari bangku kuliah, diorientasikan berbondong-bondong membantu memutarkan baling-baling industri (kantoran dan lapangan), tapi dengan upah yang sangat tak sebanding dengan keuntungan majikan. Belum lagi masalah kurikulum pendidikan yang tidak setara (tidak berperspektif pembebasan perempuan), dll dan banyak lagi.

Contoh baik bagi pendidikan dari Amerika Latin: Bagaimana pendidikan di negara sosialis (Kuba dan Venezuela)

Hal yang paling mendasar dari pembangunan kualitas tenaga produktif adalah memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan manusianya (sebagai tenaga penggerak). Pendidikan dan kesehatan manusia adalah suatu modal dasar (human capital) pembangun, penggerak revolusi. Maka, seharusnya pendidikan adalah hal yang paling mendasar untuk dipenuhi kualitasnya dan diberikan semaksimal mungkin kepada rakyat secara massal dan gratis. Tapi oleh kapitalisme, yang diutamakan adalah pemenuhan modal keuangan dimana tenaga manusianya dipekerjakan––tanpa menilai kapasitas manusia tersebut––untuk mendongkrak laba produksi. Ujung-ujungnya adalah rendahnya upah buruh, peraturan yang tak memihak buruh, hak-hak fundamental buruh tak terpenuhi.

Di Kuba, negerinya makmur. Sejak 58 tahun lalu (1 Januari 1956), dengan dukungan 82 pejuang yang dilatih Alberto Bayo (bekas kolonel tentara Spanyol), Fidel Castro mampu menggulingkan rezim kediktatoran Fulgencio Batista yang berkuasa di negeri itu sejak tahun 1956 dan Batista kemudian melarikan diri pada 1 Januari 1959. Di negeri makmur tersebut, terdapat 97 persen penduduknya (usia di atas 15 tahun) bisa membaca dan menulis. Dan sekarang 0 persen buta huruf. Dalam proses belajar-mengajarnya, perbandingannya adalah dua puluh murid : satu guru, untuk sekolah dasar. Untuk menengah, satu guru : lima belas murid. Mereka juga menerapkan prinsip “pendidikan kaum tertindas” dengan memberikan metode dialogis antara pengajar-murid-orang tua. Hubungan ketiga unsur tersebut dikelola secara kolektif dalam makna mendekatkan secara psikologis. Hal seperti itu, di Indonesia memang sudah dipraktikkan di beberapa sekolah yang bertaraf internasional, yang biayanya selangit. Hubungan-hubungan dalam civitas akademik merupakan hubungan yang berlandaskan pada nilai nilai tinggi tentang solidaritas antar kelas, penghargaan kepada lingkungan hidup dan prinsip kemandirian, turunan ajaran dari sosok Ernesto Che Guevara. Situasi tersebutlah yang memunculkan nilai baik dari hubungan guru dan murid, yang berlangsung intensif.

Di Kuba maupun Venezuela bisa dibilang sangat terjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk yang terlibat dalam dunia pendidikan. Tanggal 14 Mei 2009 menyatakan, pemerintah Venezuela menetetapkan 30 persen kenaikan gaji dan menambah tingkat pendapatan bagi sekitar setengah juta guru yang masih aktif maupun yang sudah pensiun . Menurut Menteri PendidikanVenezuela: guru-guru sekolah umum Venezuela sekarang memperoleh lebih dari 700% dari apa yang mereka telah peroleh sepuluh tahun yang lalu, ketika Presiden Hugo Chávez pertama kali terpilih. Guru di Venezuela memiliki kesejahteraan yang sangat mencukupi dalam hal gaji dan juga kemampuan berorganisasi dan pengetahuan politik. Tidak hanya itu, pemerintah Venezuela juga memberikan jaminan transportasi, kesehatan bagi guru-guru yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, dan juga memberikan cuti hamil.

Jalan keluar bagi pendidikan gratis

Dalam statuta Universitas Gajah Mada tahun 1951 telah dijelaskan tentang tujuan UGM yaitu ”menyokong sosialisme pendidikan”, tapi oleh orde baru, pasal tentang ”menyokong sosialisme pendidikan” dihapuskan tahun 1992. Kini, pendidikan kita semakin carut marut dalam perwujudannya. Mahal dan tak terjangkau rakyat miskin yang mayoritas di negeri ini. Hasil Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Atas, baik SMA/MA/SMK diumumkan Senin 26 April 2010. Hasilnya mencengangkan. Dari 1.522.162 siswa secara nasional yang mengikuti UN terdapat 154.079 siswa (9,88 persen) yang harus mengulang (pada 10-14 Mei 2010). Dan terdapat 267 sekolah, yang terdiri atas 51 sekolah negeri dan 216 sekolah swasta (dari 16. 467 sekolah tingkat atas) secara nasional tidak ada satupun siswanya yang lulus UN. Angka kelulusan UN tahun ini menurun dibanding dengan kelulusan UN 2009. Yaitu dari UN 2009 yang mencapai 95,05 persen menurun pada tahun 2010 menjadi 89,61 persen. Jika dilihat dari jumlah kekayaan negara kita, sama sekali tak layak jika melihat kondisi pendidikannya. Kemajuan tenaga produktif rakyat (salah satunya) terletak pada kondisi manusianya, pendidikan dan kesehatannya. Adalah hal yang kontradiktif jika negeri kaya tapi rakyatnya tak berdaya beli dalam dunia pendidikan. Secara programatik peningkatan kekayaan Negara untuk pembiayaan rakyat harus merupakan program yang benar-benar efektif seperti menasionalisasi seluruh asset Negara (termasuk asset tambang dan perbankan), menghentikan pembayaran hutang hingga rakyat sejahtera, memaksa kepada orang kaya untuk membayar lebih pada Negara melalui progressive tax (pajak progresif). Tentu, menjalankan program seperti itu akan sangat dimusuhi Negara kapitalis, maka kekuatan paling ampuh menandinginya adalah membangun kolektif perjuangan antara mahasiswa dan rakyat yang sadar dan mau memperjuangkan masa depannya, setidaknya mahasiswa-rakyat harus mulai memprakarsai penciptaan gerakan sosial-politik. Selesai.

Salam Pembebasan Nasional !

(Departemen Pendidikan dan Propaganda)

Sumber : http://pembebasan.org/organisasi-mahasiswa-sebagai-alat-perjuangan.html