FOSIDAP Desak Pemerintah Cabut Sembilan Ijin Tambang di Intan Jaya Papua

Nabire Papua 29 Maret 2016, Front Mahasiswa Independen Peduli Dampak Perusahaan Tambang (FOSIDAP) untuk distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya Papua, mendesak pemerintah Indonesia segera memberhentikan 9 Ijin Usaha Perusahan Tambang (IUP) yang telah dilakukan oleh Gubernur Papua, Bupati Waropen, Paniai, Nabire, Intan Jaya, dan Puncak Jaya dan mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Intan Jaya untuk menghentikan kegiatan survey PT. Sinar Bara Semesta di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. FOSIPDAP juga menuntut agar pemerintah membuka informasi secara transparan dan menghentikan pembohongan rakyat.

Penanggungjawab Umum Front tersebut, Teko Kogoya, sebagaimana dalam rilis yang diterima Suara PUSAKA mengatakan, keberadaan suku-suku di Agisiga Lebih dari 7 suku asli dengan ragam bahasa dan budayanya masing-masing. Suku suku tersebut antara lain Moni, Nduga, Damal, Delem, Wolani, Wano dan Dani.

Teko bilang, kehidupan masyarakat setempat lekat dengan hutan karena tanah Agisiga diantaranya adalah hutan. Pemanfaatan sumber daya alam hutan dilakukan oleh masyarakat menurut kearifan tradisional mereka secara turun-menurun. Lanjutnya, hutan merupakan tempat mencari makan, berburu, meramu, mencari bahan-bahan budaya, bahan bangunan serta keperluan lainya, ujar Kogoya. Penanggungjawab Fosidap juga bilang, keberadaan suku-suku ini pun memiliki hubungan yang tersendiri dengan hutan dan alam sekitarnya dalam membentuk cara hidup dan cara berpikir mereka.

FOSIDAP meliris dari hasil penelusuran terkait perusahaan dan izin pertambangan minerba di Kabupaten Intan Jaya, keberadaan status izin perusahaan di wilayah Intan Jaya selain PT. Sinar Bara Semesta yang masih misterius, ditemukan ada sembilan perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP), yakni:

1. Benliz Pacific (SK IUP Gubernur Papua No. 065-41, Tahun 2011, luas 82.270 ha, produksi emas);
2. Mega Citra Daya (SK IUP Bupati Waropen No. 070, Tahun 2010, luas 24.140 ha, profuksi batubara);
3. Mega Daya Persada (SK IUP Bupati Waropen No. 088, Tahun 2010, luas 25.000 ha, produksi batubara);
4. Irja Eastern Minerals (KK Eksplorasi SK Menteri No. 480.K/30.01/DJB/2008, luas 180.930 ha, produksi emas);
5. Nusapati Satria (SK IUP Gubernur Papua No. 065-45, Tahun 2011, luas 25.170 ha, produksi emas);
6. Kotabara Mitratama (SK IUP Bupati Paniai No. 017, Tahun 2010, luas 21.000 ha, produksi emas);
7. Nabire Bakti Mining (KK Study Kelayakan SK Menteri No. 308.K/30.00/DJB/2008, luas 199.504 ha, produksi emas);
8. Freeport Indonesia Corporation (KK Study Kelayakan SK Menteri No. 330.K/30.00/DJB/2008, luas 202.950 ha, produksi tembaga);
9. Indonesia Multi Energi (IUP Eksplorasi SK Bupati Puncaka Jaya No. 23 Tahun 2011, luas 14.770, produksi emas).

Dari peta perizinan pertambangan di Kabupaten Intan Jaya, diperkirakan perusahaan yang beroperasi di Distrik Agisipa adalah PT. Irja Eastern Minerals. Perusahaan ini diperkirakan masih berhubungan dengan PT. Freeport Indonesia Corporation, berlamatkan di Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X, Jakarta Selatan. Pada alamat tersebut juga merupakan alamat PT. Nabire Bakti Mining (NBM), yang sebagian besar konsesi PT. NBM berada di Kabupaten Paniai.

Baca Juga: Bara di Intan Jaya

Berdasarkan nama dan alamat PT. Sinar Bara Semesta (SBS), alamat PT. SBS persis sama dengan perusahaan batu bara PT. Batu Bara Duaribu Abadi (BBDA), beralamatkan di Jl. Alaydrus Nomor 81 B, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (10130), Telp. 021 63867179 dan 63867180. Fax: 021 63867179 -Email: duaribu.abadi@yahoo.co.id. Pada alamat yang sama terdapat perusahaan batu bara PT. Mahakam Sumber Jaya (MSJ). Diketahui kedua perusahaan batubara PT. BBDA dan PT. MSJ, berada dibawah satu payung Tanito Harum Group.

Dengan demikian, Fosipdap menuntut:

1) Ijin usaha PT. sinar Bara Semesta harus mencabut Ijin tersebut

2) Mendesak segera Memberhentikan 9 Ijin Usaha Perusahan Tambang IUP yang telah dilakukan oleh Gubernur Papua, Bupati Waropen, Paniai, Nabire, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

3) Mendesak Pemerintah jangan mempengaruhi dengan kebijakan Jokowi yang telah Bentuk Tim Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Papua. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 pada 21 Mei yang lalu.

4) DPRD Intan Jaya Puncak Jaya, Paniai, Waropen, Nabire, dan Intan Jaya serta DPRP Provinsi Papua Harus Punya kritis atas pengelolaan sumberdaya alam di Intan Jaya.

Unduh Rilis: FOSIDAP Desak Pemerintah Cabut Sembilan Ijin Tambang di Intan Jaya Papua

Sumber : Klik Disini