Menghilangkan “Asap” ULMWP

Pemasangan papan nama kantor ULMWP di Wamena, Jayawijaya oleh salah satu deklarator ULMWP, Edison Waromi – Jubi/Victor Mambor

Oleh Neles Tebay

BERBAGAI media masa di dalam dan di luar negeri melaporkan peristiwa Peresmian Kantor Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (The United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), 15/2, 2016, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Dengan peresmian ini, ULMWP kini sudah mempunyai kantor di tiga tempat: Negara Vanuatu, Negara Kepulauan Solomon, dan Wamena.

Reaksi Pemerintah
Reaksi awal dari pemerintah adalah menyangkal pemberitaan tentang peresmian kantor ULMWP di Wamena. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, Kol. Inf. Teguh Puji Raharja membantah kabar bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah mendirikan Kantor ULMWP di Wamena (Rmol.co, 17/2). Kodam Cenderawasih mengumumkan bahwa tidak ada bukti OPM dirikan kantor di Wamena (Liputan 6.Com ,17/2). Presiden Joko “Jokowi” Widodo, melalui Juru bicaranya, Johan Budi, pun membantah laporan tentang pembukaan Kantor ULMWP di Wamena (Tabloidjubi.com,17/2).

Sekalipun dibantah oleh pemerintah, ternyata bahwa aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya berhasil menurunkan plang kantor ULMWP di Wamena (CNNindonesia.com, 16/2). Tindakan penurunan papan nama itu sendiri, secara tidak langsung, sudah membenarkan laporan tentang adanya pendirian dan peresmian kantor ULMWP.

Menurut keterangan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw (SuluhPapua.com, 18/2), ULMWP dilarang melakukan kegiatannya di Indonesia, termasuk di Papua. Pelarangan tersebut dilakukan karena kegiatan ULMWP bertentangan dengan hukum positif dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kehadiran organisasi ULMWP, menurut Waterpauw, bertentangan dengan keutuhan NKRI.

Bagi pemerintah, setiap upaya pendirian kantor ULMWP, entah oleh siapa pun pelakunya dan dimana pun tempatnya dalam Republik Indonesia, dipandang sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan Indonesia. Oleh sebab itulah, pendirian Kantor ULMWP di Wamena dikategorikan sebagai suatu pelanggaran, maka Polisi menurunkan plang kantor tersebut.

Selanjutnya, aparat kepolisian mencari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Polisi telah memanggil sejumlah orang sebagai saksi, antara lain, Pater John Jonga, Engelbertus Surabut, dan Bonny Mulait. Konon, Markus Haluk dan Edison Waromi pun akan dipanggil pihak kepolisian.

Menurut Kapolres Jayawijaya, AKBP Semmy Ronny Thaba, para tersangka akan dijerat dengan pasal 106 tentang makar (KBR,3/3). Polisi mengkategorikan pendirian Kantor ULMWP sebagai suatu tindakan makar. Dengan demikian, para tersangka akan dibawa ke meja hijau dan dipenjarakan, seperti yang terjadi selama ini, selama 10 sampai 20 tahun. Penerapan pasal makar, tentunya akan menambah jumlah Tahanan Politik (Tapol) Papua.

Temukan apinya
Pertanyaan yang perlu digumuli oleh semua pihak adalah: Bagaimana caranya agar kantor ULMWP tidak didirikan untuk selamanya, baik di dalam maupun di luar negeri? Guna menjawab pertanyaan ini, kita mesti mempunyai pemahaman yang tepat atas pembukaan Kantor ULMWP.  Perlu diketahui bahwa ULMWP merupakan organisasi payung politik dari semua kelompok perlawanan rakyat Papua yang mengasosiasikan dirinya dengan OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Maka, ULMWP, pada kodratnya, merupakan organisasi politik, bukan kelompok kriminal. Pendirian Kantor ULMWP merupakan kegiatan politik. Kalau pendirian kantor ULMWP dipermasalahkan, maka permasalahan tersebut harus dilihat dari sudut politik bukan segi hukum. Membawa kasus pendirian ULMWP ke ranah hukum, berarti sedang dilakukan upaya kriminalisasi masalah politik. Tentunya, cara ini tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah Papua, karena masalah politik menuntut solusi politik.

Penerapan pasal makar tidak akan menyentuh, apalagi menyelesaikan, masalah politik yang melatarbelakangi pendirian kantor ULMWP di Wamena. Para pendiri kantor ULMWP, atau semua orang yang menghadiri peresmian kantor tersebut dapat saja dipenjarakan, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi semua tindakan ini tidak akan menyelesaikan masalah politik yang mendorong pembentukan ULMWP, termasuk pendirian kantor perwakilannya.

Kegiatan pendirian dan peresmian kantor ULMWP di Wamena dapat diibaratkan bagaikan kepulan asap. Asap mengepul karena ada api. Asap mengindikasikan adanya api. Asap tentu bisa diusir, dihalau, dan diupayakan agar hilang. Tetapi semua upaya pengusiran asap akan sia-sia, karena asap akan muncul kembali, selama api yang menghasilkan asap belum dipadamkan. Demikianlah, peresmian kantor ULMWP dapat dibaratkan seperti kepulan asap yang sedang menandakan bahwa ada api yang masih membara. Penurunan plang kantor ULMWP, pemenjaraan tersangka atau bahkan pembunuhan terhadap para tersangka, dapat dilaksanakan tetapi hanya untuk menghilangkan sementara waktu kepulan asap ULMWP. Sebab, selama masalah politik yang menjadi api yang mengepulkan asap ULMWP belum ditemukan dan dipadamkan, selama itu pula asap ULMWP akan mengepul kembali. Kita akan terus disuguhkan berita-berita tentang pembukaan Kantor ULMWP di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Cara yang paling tepat untuk menghentikan asap ULMWP, sekali untuk selamanya, adalah jalan dialog. Maka sebenarnya Pemerintah menanggapi kegiatan pendirian Kantor ULMWP ini dengan melibatkan diri dalam dialog dengan ULMWP. Pemerintah dan OPM yang diwakili oleh ULMWP mesti bertemu untuk mengidentifikasi api atau masalah-masalah yang mendorong pendirian kantor ULMWP, dan secara bersama mencari solusi politik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sekali akar masalah diatasi, selamanya tidak akan ada pendirian kantor ULMWP baik di dalam maupun di luar negeri. Maka peristiwa peresmian kantor ULMWP di Wamena dapat dijadikan alasan bagi pihak kepolisian untuk mendorong Presiden Jokowi agar mulai berdialog dengan ULMWP. (*)

Penulis adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Fajar TImur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura.

Sumber : www.tabloidjubi.com