Menyikapi Desakan Regional dan Keengganan Jakarta

Ilustrasi Rakyat West Papua Menuntut Hak Menetukan NAsib Sendiri (Foto.WK)

Victor F. Yeimo

Di Sidang Dewan HAM PBB ke-31 di Jenewa, kemarin (15/3), Solomon Islands meminta Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB untuk mengirim Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi ke Papua. Solomon Islands juga meminta Indonesia merespon surat permintaan ketua Pacific Islands Forum(PIF), Peter O’neill untuk mengijinkan Misi Pencari Fakta ke Papua, sesuai resolusi PIF tahun lalu di PNG[2]. Sebelumnya, ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), yang juga PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, menyatakan MSG siap memfasilitasi solusi damai antara Pemerintah Indonesia dan Serikat Gerakan Pembebasan Papua Barat/United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)[3].

Pemerintahan Jokowi sepertinya menghindar dari desakan regional dalam masalah West Papua. Ia justru bicara korban Palestina yang jauh disana dibanding menangani deretan pelanggaran HAM Papua yang tak teradili. Bagi Jokowi, perjuangan politik bangsa Papua akan dihentikan dengan “politik blusukan” dan segala janji pembangunan di Papua. Jakarta kira diplomasi ekonomi ke regional akan meraup dukungan pada keutuhan NKRI. Melalui berbagai kebijakan ekonomi regional dan internasional, Jokowi gemar menggadai tanah Papua sebagai objek ekonomi imperialis, ketimbang menjawab secuil keberpihakan pada tuntutan pembangunan pasar bagi mama-mama Papua, apalagi menjawab jeritan masyarakat adat korban perusahaan Tambang dan Kelapa Sawit di Papua. Ironis memang!

Bila Jakarta alergi pada desakan PIF dan MSG, dan justru memasifkan kebijakan pembangunan yang pro modal imperialis, maka itu pertanda baik bagi perjuangan bangsa Papua, tetapi juga rakyat Indonesia, untuk memperjelas wujud musuh, dan mempererat basis perlawanan melawan penjajahan dan penjarahan terhadap hak ekonomi politik rakyat. Jakarta tidak akan menghindar, apalagi mencoba kabur, dari gelombang solidaritas dunia yang menghendaki pembebasan bangsa Papua dari tirani penindasan. Adalah wajar dan keharusan bagi rakyat dunia, tanpa batas rasial, bersatu melawan penguasa yang tunduk mengemis pada modal asing, yang membuang muka dari aspirasi politik rakyat.

ULMWP sebagai serikat persatuan gerakan perlawanan bangsa Papua, harus dimaknai sebagai representasi rakyat tertindas yang berlayar melintasi samudera pasifik, menggalang solidaritas manusia untuk memartabatkan bangsa Papua yang tak ternilai harganya di mata penguasa kolonial Indonesia. ULMWP adalah representasi perjuangan revolusi demokratik bangsa Papua menuju revolusi sosialis yang tidak dapat ditemukan dalam Negara Indonesia yang sudah jelas-jelas tunduk di bawa kebijakan ekonomi imperialis. Upaya menggalang solidaritas Negara-negara Melanesia oleh ULMWP adalah usaha proteksi dini bangsa-bangsa Melanesia, tetapi juga Asia dan Pasifik dari para penjahat dunia, kaum minoritas yang membuat kaum kaum mayoritas tergantung menderita.

Oleh Karenanya, tentu tidak salah bila para perwira militer seperti Luhut Panjaitan memberontak penuh gelisa atas perjuangan bangsa Papua. Sudah jelas, bukan rahasia lagi, pemerintahan sipil di Papua dimatikan oleh dominasi militer di segala bidang. Bagi mereka, kejayaan modal asing untuk mempertebal kantong militer lebih penting, sehingga orang ‘gila modal’ seperti Luhut secara lantang mau usir orang Papua tinggalkan tanah leluhurnya[4]. Para pentolan koorporasi militer ini, dengan mengantongi peta sumber ekonomi, menduduki dan menggagas proyek eksploitasi di seluruh Wilayah Papua. Jangankan ULMWP, Gubernur Papua hingga jajaran yang paling terkecil di Papua terancam, dimatikan Jakarta. Sementara demografi Papua yang kian habis[5], justru tidak berdaya atas dominasi kapitalis pendatang dan militer.

Pola kolonialisme yang demikian tentu memberi energi bagi rakyat West Papua melalui ULMWP untuk berjuang menentukan nasib bangsa Papua. Struktuk penindasan di West Papua harus diganti dengan struktuk basis yang progresif revolusioner. Inilah yang sedang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sekalipun dalam 7 tahun terakhir, ribuan ditangkap, dan dipenjara, puluhan aktivis dibunuh. Walau begitu, barisan progresif ini tak akan membiarkan sejengkal tanah air ini dikuasai para pemangsa yang gila kekuasaan dan modal. Solidaritas bangsa Papua, termasuk rakyat Indonesia, juga solidaritas Melanesia dan pasifik harus terus digalang. Semua orang punya solidaritas untuk tuntut penguasa yang menutup intervensi solidaritas dunia atas persoalan HAM dan demokrasi di Papua. Namun lebih dari pada itu, mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai jalan satu-satunya menuju revolusi sosialis.


Penulis Adalah Ketua Umum Komite NAsional Papua Barat (KNPB)

————————————-

[1] Ketua Umum KNPB, Tim Kerja ULMWP

[2] https://m.tempo.co/read/news/2016/03/17/117754373/di-sidang-dewan-ham-solomon-minta-pbb-turun-ke-papua

[3] https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/120739382/pm-kepulauan-solomon-dukung-dialog-indonesia-papua-merdeka

[4]http://nasional.kompas.com/read/2016/02/19/15131401/Luhut.Pergi.Saja.Sana.ke.Melanesia.Jangan.Tinggal.di.Indonesia.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd

[5]http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/West_Papuan_Demographics_in_2010_