Pernyataan Sikap GempaR Minta Menkopolhukam Bertanggungjawab Atas Ketidakadilan Di Tanah Papua

Mahasiswa Uncen  sedang membacakan pernyataan sikap (Foto , Samuel Womsiwor)

Kemarin, kami Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua(GempaR) telah menyerahkan Pernyataan Sikap Kami kepada Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan(Menkopolhukam) Republik Indonesia(Gambar 1, terbatas karena screenshoot video) dan Gubernur Provinsi Papua, di Gor Cenderawasih, Port Numbay, dalam seminar "Bahaya Terorisme dalam rangka memperkokoh Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan", pada 29 Maret 2016.

Ttd: Samuel Womsiwor, Nelius Wenda, Yali Wenda, dan Habel Pusop.
Tembusan: 

United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) dan
Komite Nasional Papua Barat - KNPB(Yang turut terlibat dalam penyerahan Pernyataan sikap)

Lebih lanjut dari sikap tersebut!

Kami Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua(GempaR)
"Menghimbau kepada rakyat Melanesia di Kawasan Region Melanesian Spearhead Group(MSG): New Caledonia, FIJI, Salamon Island, Vanuatu, dan PNG; untuk bersama-sama menolak kedatangan Menteri Kordinator Politik Hukam dan Keamanan(Menkopolhukam) pada setiap wilayah yang hendak dikunjungi olehnya".

Dengan desakan:

Pertama : Menkopolhukam Segera meminta maaf kepada Melanesian Spearhead Group(MSG) karena pernyataan tersebut juga melibatkan MSG serta melecehkan MSG sebagai lembaga rumpun Melanesia. Menkopolhukam belum meminta maaf kepada rakyat Papua.

Kedua : Menkopolhukam dan Pemerintah Indonesia segera mengakui keberadaan United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) sebagai wadah perjuangan bangsa Papua yang hakiki untuk pencapaian hak kemanusiaan rakyat Papua.

Ketiga : Menkopolhukam atau Pemerintah Indonesia segera tuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo hingga segala pelanggaran HAM sejak pendatangan ratifikasi anti kekerasan tahun 1998. (Biak, Wamena, Wasior, Paniai hingga peristiwa berdarah lainnya).

Keempat : Pemerintah Indonesia segera membalas surat pimpinan Pasifis Island Forum(PIF), yang dalam sidang keputusannya akan mengirimkan tim Pencari Fakta ke West Papua sebagai solusi penyelesaian pelanggaran HAM yang bermartabat di tanah Papua.

Kelima : Pemerintah Indonesia segera menerima tawaran perundingan Melanesian Spearhead Group(MSG), sebagai langkah maju penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Keenam : Tarik militer organik dan non-organik dari Tanah Papua dan stop penyisiran terhadap rakyat sipil di Kabupaten Puncak Jaya, Kecamatan Sinak, sebab penyisiran tersebut akan menyebabkan pelanggaran HAM yang tak terselesaikan di Tanah Papua.

Ketuju : Australia segera mengembargo bantuan militernya kepada Polisi Republik Indonesia sebab bantuan tersebut berujung pada sikap arogan militer yang selalu berujung pada sebuah pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Demikian Pernyataan Sikap kami, Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua(GempaR), atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Port Numbay, 29 Maret 2016

Sekretaris Jenderal

Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua(GempaR)

Samuel Womsiwor