Jokowi Dan Layang-Layang

Ilustrasi Presiden RI Jokowi(fro Google)

Oleh Zely Areane

Pendekatan Jokowi pada Papua itu kayak lagi main layang-layang profesional. De tarik ulur sesuai arah angin, yang penting layang-layang tidak lepas dan tidak turun.

Pasar Mama-Mama Asli Papua akan dibangun--tanah sudah diratakan, alat-alat berat sudah bekerja--proses pembangunan mungkin 6-8 bulan, besok katanya dia akan datang semacam letakkan batu pertama, eh kedua. Mama-Mama tentu boleh senang, perjuangan panjang sekali untuk bisa punya pasar sendiri, dan akhirnya lahan berhasil dikosongkan karena ngototnya para Mama--bukan karena Jokowi hebat toh (kalau hebat ya pembangunannya su dari awal, tanpa Mama-mama perlu mesti ngotot dan kuras dompet bolak balik Jakarta).

Jokowi sedang kasi ulur, karena angin sedang kencang. Saya tidak pikir butuh apresiasi yang aneh. Itu sudah jadi tugas sesuai janji, hukum dan perundangan. Ketika tugas dijalankan kenapa mesti dipuji? Kalau mengerjakan sesuatu yang hebat-bermanfaat-berani buat masyarakat diluar birokrasi n protokoler tugas baru boleh dapat jempol.

Upaya Menkopolhukam main-main dengan dokumentasi pelanggaran HAM Papua juga bagian dari strategi ulur. Yang ternyata mengulurnya ini agak kurang jago, masih takut2, tetap galak dan tipu. Karena persoalan ini memang paling fondasi. Menyelesaikan pelanggaran HAM Papua, berarti (seharusnya) hingga membuka dan meninjau sejarah Papua diintegrasikan ke Indonesia (15 Agustus 1962, 1 Mei 1963, Pepera 1969 adalah tiga tonggaknya). Karena sejak itulah pelanggaran HAM dimulai. *Tiga tonggak ini lebih kurang kalau dibicarakan macam kita membicarakan peristiwa G30S dan pembunuhan massal setelahnya--demikian besarnya efek sejarah yang digelapkan itu.

Tapi yah... karena rakyat sipil lebih banyak maklum dan lapang dada (berhasil dibuat cape juga sebenarnya karena pengadilan HAM itu sulit dan butuh tekanan publik yang hebat) pada para penguasa negara, maka dijanjikan 3 penyelesaian kasus pelanggaran HAM Papua saja sudah 'lumayan' . Yang ternyata sebagian mau diselesaikan secara 'politik'. Memang aneh, karena yang seharusnya diselesaikan secara politik (seperti aspirasi dialog, jajak pendapat ulang) malah lewat senjata; yang harus diselesaikan lewat hukum (seperti pelanggaran HAM) malah lewat politik (rekonsiliasi tanpa pengadilan?).

Negara ini memang hukum dan politik sering digunakan sesukanya, bolak balik--macam lempar koin. Keduanya digunakan sama-sama dengan kawalan senjata. Jadi susah... mau gugat serius ya jawabannya hanya penjara. Maka orang-orang yang berani dikriminalisasi dan penjara sajalah yang bisa buat perbedaan ke depan ini.

Tampaknya demikian... Setidaknya di Papua...

Sama satu lagi, arah angin bisa ditebak, tapi tidak bisa dikontrol. Semoga angin kali ini bersahabat dengan layang-layang.

Selamat pagi. *Sudah coba Moanemani tua dan panas?