Kriminalisasi Buruh

Usai ‘pagelaran’ mogok nasional menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan, isu perburuhan di Indonesia diramaikan dengan berbagai cerita tentang kriminalisasi yang dialami para buruh. Tercatat 23 buruh dari Gerakan Buruh Indonesia (GBI), 2 orang pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, serta seorang mahasiswa ditangkap dan disidangkan di pengadilan atas peristiwa pembubaran paksa dalam aksi menolak PP Pengupahan, 30 Oktober 2015 lalu.

Belum selesai sampai disitu, dua orang buruh di Gresik dari Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen (FSPBI) dihukum penjara selama tiga bulan, setelah putusan pengadilan menyatakan mereka bersalah dan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pasal 225 KUHP. Ironisnya, pasal tersebut telah dicabut dari unsur pidana oleh Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2014.

Dua peristiwa tersebut ‘hanya’ bagian kecil yang terpantau, mungkin berbagai kasus serupa juga banyak terjadi namun luput dalam pandangan publik. Dua peristiwa tersebut juga terjadi lantaran para buruh berada di jalan, menerikan hak-hak mereka. Menolak PP Pengupahan, dan menolak outsourcing.

Aksi-aksi yang dilakukan buruh memang sesuatu yang tak menyenangkan di mata penguasa, rezim dan pemilik modal. Mengganggu iklim investasi, mengganggu stabilitas keamanan, memperburuk citra Indonesia, dan ribuan dalih lainnya.

Kondisi yang terjadi ini, dapat dikatakan sebagai sebuah kriminalisasi buruh atas apa yang mereka lakukan. Mungkin dengan cara itulah, aksi-aksi buruh dapat diredam. Membuat gerakan buruh berada pada situasi yang sibuk untuk mengadvokasi kasus, lalu sedikit terlupakan dengan berbagai advokasi kebijakan perburuhan yang merugikan buruh.

Metode kriminalisasi buruh adalah metode lama yang diwariskan pada masa kolonialisme dan dilanggengkan pada masa Orde Baru. Tujuannya sama, meredam gejolak protes dari buruh agar para buruh tetap fokus bekerja dan bekerja, untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

Pertanyaan adalah, apakah situasi saat ini tengah kembali menuju masa lalu? Krisis ekonomi dan kebutuhan akan hadirnya modal dari luar serta pertumbuhan ekonomi, membutuhkan stabilitas keamanan. Buruh dengan demonstrasinya tentu sangat mengganggu kepentingan modal, sehingga perlu ‘diamankan’ agar tujuan ekonomi dari penguasa dapat tercapai.

Hukum sebagai sebuah material yang mengatur kehidupan masyarakat, nyatanya juga kerap tidak menganut asas keadilan dan hak asasi manusia. Begitu pula dalam konteks kriminalisasi buruh, dimana pasal-pasal yang dikenakan kerap dipaksakan.

Kriminalisasi dan penahanan yang terjadi akan menjadi satu preseden yang buruk bagi perjuangan buruh untuk menuntut hak mereka. Buruh yang terus melawan artinya siap dengan kriminalisasi. Namun sejarah perjuangan buruh adalah sejarah perlawanan yang panjang. Kriminalisasi yang terjadi sejak masa kolonialisme, tak pernah menyurutkan perjuangan buruh dalam merebut haknya.

Rezim saat ini yang menjadikan kriminalisasi buruh sebagai satu pilihan untuk meredam gejolak kritis, dapat dipastikan akan mendapatkan perlawanan yang sengit dari kalangan buruh. Kriminalisasi buruh yang terjadi saat ini adalah babak baru menuju sebuah pertarungan yang lebih sengit di masa mendatang. Terus berlawan.

Redaksi Kabar Buru