Penangkapan Dan Pembumkaman Ruang Demokrasi Di Yogjakarta

Obi Kogoya (20 thn) Mahasiswa Papua di Yogya yang diperlakukan bukan  seperti manusia. Ini tindakan ormas  didukung Polisi pada 15 Juli 2016,  di asrama Mahasiswa Papua di Jogja.

Kotek Goo#

Tindakan kekerasan, aksi brutal dan anti demokrasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian R.I. di asrama mahasiswa Papua, Yogyakarta –14- 15 Juli 2016. Dalam penangkapan, pengisiran, pemukulan, penahanan, penghinaan, oleh kelompok-kelompok reaksioner Ormas, Milisi dan Polisi Indonesia terhadap Mahasiswa dan Masyarakat Papua yang terjadi pada tanggal 14-15 juli 2016 di Jogyakarta.

14 juli 2016. Secara masif, berpola, dan tiba-tiba, peristiwa-peristiwa tersebut juga dibarengi dengan pembubaran paksa, penangkapan, penahanan, pemukulan dan intimidasi terhadap kami mahasiwa papua sering terjadi.
Kali ini berawal dari pembubaran paksa terhadap mahasiswa Papua di asrama Papua jalan Kusumanegara Jogyakarta. Ketika itu mahasiswa papua ingin melakukan mimpar bebas sesuai dengan UUD 1945 yang di jamin dalam pasal 28 UUD Tahun 1945 menyampaikan pendapat di muka umum, dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Polisi Indonesia bukan hanya pembungkaman demokrasi namun mengeluarkan kata-kata rasisme dan penghinaan terhadap mahasiswa mahasiswa papua dan Warga Papua di Jogjakarta’’ beberapa anggota polisi dan Ormas saat masuk mendobrak Asrama Kamasan I Jogjakarta mereka berteriak dengan keras mengatakan kepada kami mahasiswa papua dan masyarakat Papua “Woi monyet-monyet Keluar dari asrama’’

Untuk itu kami menuntut agar negara taat konstitusi dengan menjamin rasa aman warga negara dalam berpikir dan berpendapat. Jaminan ini sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28F dan Pasal 28 I yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan dalam Pasal 28 I mengatakan bahwa;

1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Jika negara Indonesia tak mampu urus Papua, kami mohon Presiden Jokowi silahkan kasih lepas kami dari NKRI, Janganlah memperlakukan kami seperi binatang, monyet/kera, diskriminasi, ditangkap, disiksa,dipenjarakan dan dibunuh kami seperti binatang peliharaan Indonesia, yang tak bernilai di muka bumi ini. Kami adalah Manusia mempunyai hak yang sama seperti manusia lain di dunia ini, kami ingin urus diri menata masa depan kami sebagai manusia Papua Ciptaan Tuhan mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan manusia lain di muka bumi ini.

"FREEDOM WEST PAPUA------SAVE WEST PAPUA"