LBH Yogyakarta : Kecaman Keras Terhadap Keputusan Praperadilan Obby Kogoya

Siaran Pers
Kecaman Keras Terhadap Putusan Praperadilan Obby Kogoya Yang Mengabaikan Fakta-Fakta Krusial Dan Tindakan Polisi Yang Arogan Selama Persidangan

Selesai sudah sidang pra peradilan bagi Obby Kogoya, seorang mahasiswa Papua yang mustinya jadi korban tapi justru ditersangkakan oleh polisi. Kemarin Selasa, 30 Agustus 2016, hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan. Pada pokoknya dari kaca mata hakim, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda DIY sudah benar sesuai hukum dan tindakan penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Obby Kogoya dikategorikan sebagai tertangkap tangan. Terhadap keputusan ini tentu kami sangat menyayangkan. Sebab hakim tidak melihat fakta secara keseluruhan, yang mana selama persidangan sesungguhnya terkuak sejumlah fakta tidak masuk akal dalam proses penetapan tersangka itu.

Pertama, seluruh alat bukti yang dijadikan dasar oleh polisi untuk mentersangkakan Obby Kogoya tidak diperoleh dalam tahapan penyidikan. Padahal kalau mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bertolak dari pengertian penyidikan itu, sangat jelas bahwasanya alat bukti harus diperoleh saat tahapan penyidikan. Namun prosedur ini dikesampingkan oleh polisi. Dalam jawaban
Pra peradilan Pihak kepolisian, diakui oleh mereka alat bukti diperoleh tidak dalam tahapan penyidikan, Hakim mengabaikan fakta hukum penting ini.

Kedua, alat bukti surat berupa visum et repertum tidak punya kekuatan pembuktian. Polisi memang melampirkan bukti visum et repertum korban dugaan kekerasan yang dilakukan Obby Kogoya. Visum et repertum diterbitkan oleh Biddokkes Polda DIY pada pukul 10.15. Kendati secara fisik dokumen visum ada, tapi secara teori ia otomatis gugur. Sebab secara materiil alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dari alat bukti lain. Sementara tiga saksi yang dihadirkan di persidangan mengatakan bahwa Obby tidak pernah melakukan pemukulan. Ketika tidak terjadi pemukulan, maka tidak ada korban yang terluka. Sehingga menjadi tanda tanya besar manakala bukti visum et repertum justru menyimpulkan adanya luka yang diderita korban. Tapi lagi-lagi hakim mengabaikan fakta ini.

Ketiga, Obby Kogoya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap petugas. Empat orang saksi hadir di persidangan. Dari empat orang tersebut, hanya satu saksi saja yang mengatakan Obby memukul petugas. Satu saksi itupun berstatus sebagai polisi sehingga dipertanyakan keobyektifannya. Berdasarkan asas Unus Testis, Nullus Testis (satu saksi bukan saksi), maka hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bisa hanya berpijak pada keterangan satu saksi saja karena satu saksi bukan saksi. Tapi hakim dalam perkara pra peradilan, malah mengabaikan tiga orang saksi yang jelas-jelas dan tegas menyatakan Obby tidak pernah melawan/memukul petugas. Malahan Obby Kogoya-lah yang jadi korban. Ia kena pukul. Disiksa. Diperlakukan tidak manusiawi.

Keempat, penetapan tersangka Obby Kogoya sarat dengan manipulasi. Terungkap ternyata laporan baru masuk ke Polda DIY pada pukul 15.30 atau beberapa jam setelah Obby diperiksa sebagai tersangka pada pukul 13.00. Sementara polisi mendalilkan sebagai tertangkap tangan, tapi di sisi lain form laporan yang dipakai adalah laporan model B. Laporan model B digunakan untuk tindak pidana yang diadukan/dilaporkan. Sedangkan laporan model A untuk tindak pidana yang diketahui oleh petugas atau tertangkap tangan. Seharusnya model A yang dipakai, bukan model B. Sekali lagi kita melihat bahwa penetapan tersangka Obby Kogoya sangat dibuat-buat dan subjektif, melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang hakikatnya melanggar prinsip due proses of law, yang mana jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan terkesan dipaksakan untuk melumpuhkan ruang demokrasi warga Papua yang tinggal di Yogyakarta.

Kelima, selama persidangan tampak sekali arogansi dan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh polisi. Beberapa kali sidang, polisi melakukan pemeriksaan hanya terhadap warga Papua yang hendak masuk ke pengadilan atau ruang sidang. Puncaknya terjadi ketika sidang putusan kemarin Selasa, 30 Agustus 2016. Selain pengunjung dan orang yang masuk pengadilan harus melewati gate pendeteksi logam, saat persidangan akan berlangsung, empat orang polisi brimob dengan arogannya tiba-tiba memposisikan diri di belakang hakim dengan senjata lengkap. Bahkan ada dua polisi ditempatkan di samping kuasa hukum pemohon dan termohon yang diketahui membawa pistol. Terhadap hal ini polisi telah melecehkan lembaga peradilan, melakukan contempt of court. Padahal tata tertib di pengadilan sudah sangat jelas bahwasanya senjata api tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Kami sebagai kuasa hukum sudah memprotes adanya aparat kepolisian atribut lengkap dan membawa senjata yang sangat berlebihan, bahkan samping kiri dan kanan hakim pemeriksa perkara. Sampai akhirnya diminta oleh hakim untuk polisi tidak perlu ada disebelahnya.

Berangkat dari pelbagai hal tersebut di atas, kami sangat kecewa dengan keputusan hakim pemeriksa perkara pra peradilan Obby Kogoya yang mengesampingkan fakta-fakta krusial yang kalau itu dipertimbangkan tentu akan sampai pada kesimpulan bahwasanya penetapan tersangka Obby Kogoya telah menyalahi hukum. Terhadap polisi, kami mengecam keras atas tindakannya yang berlebihan dan tidak menghormati martabat dan kehormatan lembaga peradilan dengan bersikap arogan, menenteng senjata di dalam ruang persidangan. Adanya pengerahan aparat kepolisian secara berlebihan jelas mempengaruhi independensi lembaga peradilan.

Ke depan sangat mungkin perkara Obby Kogoya lanjut ke persidangan pokok perkara. Penetapan tersangka yang sarat rekayasa dan bertolak dari proses pra peradilan di Pengadilan Negeri Sleman, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memantau dan mengawal perkara ini hingga di tingkat pengadilan terhadap pokok perkara.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016
Kuasa hukum pemohon (Obby Kogoya)
LBH Yogyakarta

Narahubung: Emanuel Gobay (082199507613)