GMPHP Desak Jokowi Segera Adili Pelaku Penembakan di Sugapa

Saat jumpa pers di kantor LBH Semarang, 2 September 2016.

WEKO/Jogja--Insiden penembakan di Distik Sugapa, Kab. Intan Jaya, pada Sabtu, 27 Agustus 2016 lalu, yang telah menewaskan satu siswa SMP N1 Sugapa, Otinus Sondegau (16) oleh satuan Brigadil Mobil (Brimob). Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP) yang di kordinir oleh Alexander Zondegau, nyatakan Rezim Jokowi-JK segerah usut tuntaskan kasus tersebut, dan adili pelaku kejahatan yang telah mengilangkan nyawa manusia oleh sesama manusia lain akibat kebrutalan anggota satuan Brimob. Semarang, Jumat, 2 September 2016.

Menurut GMPH, dalam releasenya menyikapi terkait penembakan brutal Brimob menembaki siswa SMP, Otianus Sondegau (16) di depan rumahnya, dan beberapa kasus-kasus lainnya di beberapa kota di Tanah Papua, adalah Perilaku Negara Indonesia melalui Polisi, TNI, Intelijen, dan seluruh jajaran aparat keamanan Indonesia masih saja melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap rakyat sipil dan tokoh Papua.

"Tercatat dalam sejarah Papua, pada dekade 1960an – 1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjaraan, pengejaran, dan membumihanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi secara sistematis hingga saat ini." Tulisnya didalam release.

Lanjut Zondegau, Kurang lebih tercatat dari 800 ribu jiwa orang Papua setelah aneksasi 1 Mei 1963 hingga konspirasi manipulasi PEPERA Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500 ribu jiwa.

"Sampai hari ini masih terjadi pemusnahan terhadap orang Papua, Data statistik Populasi Orang Papua di Tanah Papua tercatat jumlahnya semakin menurun drastis akibat kekerasan Negara yang membabibuta secara nyata dan tersistematis." Pungkasnya. Kutip di release.

Tambahnya, Data tahun 2013-2015 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7 juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2016, hingga bulan Mei dikabarkan jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200 ribu.

"Kasus penembakan di Intan Jaya, Jumat 27 Agustus 2016 yang menewaskan satu pelajar SMP N1 Sugapa, Tragedi yang memilukan lantaran tindakan tidak manusiawi oleh anggota Brimob Detasemen Kompi C Biak yang di BKOkan Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya." Lanjutnya.

Baca Kronologis Penembakan di Sugapa Versi Keluarga Korban

Selain kasus di Paniai yang menewaskan 4 pelajar pada tahun 2014 awal, lalu, kemarin dikota semarang , Sabtu 21 Agustus 2016 atas nama Zakeus Kay Yepem Mahasiswa Papua asal Kabupaten Asmat yang menggenggam Pendidikan di Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) semester akhir, ditemukan tak bernyawa dipinggir jalan masuk asrama mahasiswa Asmat di Tlogosari, Semarang Timur yang hingga saat ini belum jelas pelakunya.

Dan masih banyak Pelanggaran HAM berat yang negara Indonesia tidak pernah selesaikan yang ada hanya sekedar janji, seperti kasus pelanggaran HAM besar Paniai Berdarah yang menewaskan 4 (empat) orang pelajar SMA dikabupaten Paniai yang ditembak oleh Aparat TNI/Polri sampai saat ini belum diselesaikan, padahal kasus Paniai Berdarah sudah dibentuk Tim Ad Hock oleh Komnas HAM tapi tidak berjalan hingga saat ini, dan ini bukti negara tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua dan memeliharan para pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua. Jika negara tidak mampu menyelesaikan masalah Papua secara tuntas, Berikan kebebasan bagi orang Papua.

"Hingga saat ini Indonesia terus memakai sistem Militerisme sebagai alat memburu manusia Papua demi kepentingan Ekonomi-Politik bagi Negara-negara Kapitalisme Indonesia dan Global." Lanjutnya di release.

Menyikapi hal-hal diatas ini, Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP) menuntut;

Pertama, KAPOLRI segera mencopot KAPOLDA PAPUA, KAPOLRES PANIAI dan KAPOLSEK SUGAPA karena gagal meneggakan tugas dan wewenang Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat.

Kedua, KAPOLRI segara menindak tegas adili pelaku sesuai UU yang berlaku di NKRI, dan mencopot pelaku dari anggota kesatuan BRIMOB.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta seluruh Kabupaten di tanah Papua segera Hentikan proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan Uang atau istilah bayar kepala tanpa penyelesaian Hukum yang jelas.

Keempat, Negara segera tarik Militer (TNI, Polri dan BIN ) organik dan non-organik, serta hentikan mengirim pasukan Militer Indonesia ke Papu.

Kelima, Negara melalui aparat keamanan hentikan intimidasi dan teror serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap mahasiswa Papua yang menggengam pendidikan diluar Pulau Papu.

Keenam, Semua elemen, Pro demokrasi, Organisasi, Individu bersama-sama menyikapi dan peduli terhadap kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua secara serius dari akar Persoalan. (Jhe)