Pernyataan Sikap Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Parangkusumo

Hayo solidaritas mobilisasi massa lawan penggusuran di parangkusumo tgl 16 September.

(Pernyataan sikap Parangkusumo)

Semenjak UU no 13 Thn 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) disahkan, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam penguasaan tanah diseluruh DIY. Melalui UUK, kesultanan dan pakualaman menjadi badan hukum khusus sehingga dapat memiliki tanah. Badan hukum ini bernama Badan Hukum Warisan Budaya dan bersifat swasta. Dalam praktiknya penguasaan tanah mengarah pada penetapan kesultanan dan pakualaman sebagai pemilik tanah itu dilakukan dengan cara menghidupkan kembali rijksblad no 16 dan 18 tahun 1918 yang bunyi nya : “ sakabahing bumi kang ora ana tanda yaktine kadarbe ingliyang mawa wewenang eigendom,ndadi bumi kagungane keratin ingsun” artinya : “ Semua tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan menurut eigendom ( hak milik barat,menurut UU Agraria 1870 ) maka itu adalah milik kerajaanku.” Padahal paska kemerdekaan Kedua Rijksblad itu sudah dihapus oleh Sri Sultan HB IX bersama DPRD melalui Perda DIY No 3 Tahun 1984 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 dan Diktum IV UU No 5 Tahun 1960 (UUPA).

Dampak langsung diberlakukannya UUK tersebut adalah terjadi peningkatan konstalasi perampasan tanah di DIY, lebih dari 10 titik sasaran perampasan tanah dengan beragam alasan yang dilakukan atas dasar UUK. Dari 10 lebih titik penggusuran salah satunya adalah kawasan parangkusumo yang dihuni sekitar 5000 jiwa sepanjang bantaran sungai dan pesisir pantai. Sebenarnya sudah semenjak tahun 2007 pemerintah daerah kabupaten Bantul yang berkonspirasi dengan Kasultanan melakukan upaya penggusuran di Parangkusumo. Tak hanya itu hasil konspirasi melahirkan peraturan daerah Kabupaten Bantul ( Perda No 5 Thn 2007 ) tentang larangan pelacuran, sampai bermacam cara dilakukan mulai dari intimidasi sampai pada tindakan represifitas aparat sudah dilakukan untuk mengusir warga dari tanah yang sudah ditempati berpuluh-puluh tahun. Cara lain yang dipakai saat ini adalah restorasi gumuk pasir atau sand dunes, sebagai upaya baru memuluskan penggusuran di Parangkusumo yang rencananya akan dibangun tempat pariwisata bali dua di daerah Parangtritis. 

Maka kami dari Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran mengajak rakyat yang terdampak untuk menuntut :

1. Laksanakan Undang-Undang Pokok Agraria 100% di DIY
2. Hapus SG dan PAG yang melanggar keputusan Presiden No 33 Thn 1984 dan Peraturan Daerah DIY No 3 Thn 1984
3. Tanah untuk Rakyat
4. Tolak Tata Ruang yang tidak pro rakyat
5. Menolak dan melawan segala bentuk penggusuran, perampasan tanah atau hak atas tanah dengan dalih apapun, termasuk dalih keistimewaan DIY
6. Nasionalisasi aset asing di bawah kontrol rakyat.