Seruan Aksi 7 April 2017 ! '' Tutup PT. Freeport Indonesia

FRONT PERSATUAN MAHASISWA TUTUP FREEPORT  ' Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bari Rakyat Papua ''

Seruan Aksi 7 April 2017

Setelah melakukan Demosntrasi damai pada 20 Maret 2017 Front Persatuan Mahasiswa tutup Freeport (FPM-TF) akan mengelar demonstrasi damai kedua pada Jumat 7 April 2017. Dengan tuntutan utama “mendesak Penutupan Pengoperasian PT. Freeport dan mendesak diberikannya hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis dan manusiawi oleh negara kepada rakyat Papua”.

Demonstrasi kedua pada 7 April 2017 tersebut bukanlah tanpa alasan, diketahui tanggal tersebut adalah saat dimana pertama kali Freeport melakukan penandatangan Kontrak Karya (KK) untuk masa operasi 30 tahun di Papua. Diketahui masa tersebut wilayah Papua berstatus sengketa yang berada di bawah pengawan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Artinya 7 April 1967 Indonesia & Freeport melakukan kesalahan dengan KK di Papua. Proses itu adalah ilegal. 

Aksi tersebut juga sekaligus sebagai komitmen awal FPM-TF sebagai front taktis yang dibentuk untuk membawa aspirasi tersebut sebagai solusi paling manusia kepada rakyat Papua yang telah dijarah Sumber Daya Alam (SDA) selama 50 tahun terakhir.

FPM-TF melihat polemik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Kontrak Karya (KK) adalah konflik nasional yang tidak menguntukan rakyat Papua sebab rakyat Papua hanya objek keserahkahan negara dan pemilik modal. Sehingga komitmen dibentuk FPM-TF untuk mengawal tuntutan “tutup Freeport & penentuan nasib sendiri.

Tujuan aksi 7 April 2017 adalah Kantor Gubernur Provinsi Papua dok II Jayapura. Sebagai basis pemerintah daerah Papua, yang selama giat memintah jatah saham Freeport, bahkan mendesak presiden direktur Freeport harus orang Papua. FPM-TF menilai itu sebagai permintaan yang keliru dan tidak menjawab persoalan. Bahkan permintaan-permintaan Gubernur Papua selama ini terkesan hanya untuk kepentingan elit politik di Papua bukan rakyat.

Kami (FPM-TF) menilai dengan memintah milyaran uang kepada negara dan pemilik modal pemerintah tidak akan memantu menyelesaikan persoalan Papua. Justru bayak permintaan kepada negara akan semakin melegitimasi kekerasan, pembunuhan atas nama itu. Sebab jumah uang yang besar telah terbukti telah gagal membangun Papua. Tutup Freeport dan Pemberian penentuan nasib sendiri kepada rakyat adalah solusi.

Dengan demikian kami (FPM-TF) menyeruhkan kepada seluruh mahasiswa Papua di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi serentak melawan imperialisme dan kapitalisme global yang telah menjerah sumber daya alam di Papua selama 50 tahun ini.

Untuk mahasiswa di Kota jayapura dan kabupaten Jayapura kami menyenyeruhkan persatuan bersama duduki kantor Gubernur Papua pada aksi 7 April 2017. Untuk mengawal tuntutan Tutup Freeport & Penentuan nasib sendiri yang telah di dorong bersama pada 20 Maret 2017 lalu.

Sumber : Klik Disini