Protesi Perjanjian Roma, Puluhan Mahasiswa Papua Duduki Kantor Konsulat AS Di Bali

Saat puluhan massa aksi mahasiswa Papua di Bali melalukan long march menuju Kantor Konsulat AS Bali, dengan memajangkan spanduk bermotif Bintang kejora "Perjanjian Roma Ilegal, Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat (30/09/2017). sumber: Je-w.

Puluhan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan ujuk rasa di depan Kantor Konsulat Amerika Serikat, Jln. Hayam Wuruk, (30/09/2019) Kota Bali.

Puluhan Mahasiswa Papua yang awalnya melakukan long march, Sekitar pukul 9:15 wit, dari depan Parkiran Timur Remon Denpasar itu, aksi digelar dalam rangka memprotesi penandatangan Perjanjian Roma (Roma Agreement) yang ditandatangani oleh Belanda, Indonesia da Amerika, pada 30 September 1962 silam, diduga, sangat sepihak. 

Dalam Pers liris yang diterima, Gilo sekali Kordinator aksi, mengatakan perjanjian tersebut merupakan illegal. “Perjanjian New York dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.” Tulisnya dalam Rilis.

Perjanjian Roma Setelah Perjanjian New York

Perjanjian Roma dilakukan setelah Perjanjian New York. Perjanjian New York ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Setelah transfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New York.

Namun, pada 30 September, pertemuan antara Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat di Ibu Kota Itali, Roma, menandatangani 7 poin perjanjian yang sangat kontroversi dengan Perjanjian New York. Ketiga Negara tersebut berdiskusi tentang, pertama, bagaimana Indonesia haru memenangkan hasil Pepera 1969; kemudian pengontrolan kekuasan Papua dibawa Indonesia. Dan selanjutnya Amerika Serikat menjamin Asian Development Bank US $. 30 Juta untuk diberikan kepada United Nation Pembangunan Programe (UNDP) untuk meredam Gerakan Pro Papua Merdeka (baca: Papua diterapkan Daerah Operasi Militer sejak tahun 1962-1998); membangun infrastruktur untuk akses Eksplorasi mineral, minyak bumi dan sumber daya lainnya dari Papua Barat.

Proses Pelaksanaan Pepera 69 adalah Legalisasi Jalan Jajah Papua

Ada asumsi menarik, mengapa Mahasiswa Papua, tulisnya dalam Liris, mengatakan Perjanjian Roma merupakan diskusi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda, membahas tak hanya sekedar merebut kekuasan Papua dalam Indonesia. Kepentingan terselubung AS dan RI adalah kepentingan Imperialisasi tanah Papua. 

Hal itu dijelaskan dalam kesepakatan di Roma. Poin pertama berbunyi “Referendum atau Pepera ditetapkan untuk tahun 1969 di Perjanjian New York Agustus 1962. Untuk ditunda atau mungkin dibatalkan.”  Poin kedua “Laporan akhir PBB mengenai pelaksanaan Pepera disampaikan kepada Majelis Umum PBB diterima tanpa debat terbuka” ; Poin Empat, “Negara Serikat bertanggung jawab untuk melakukan investasi melalui perusahaan Negara Indonesia untuk Eksplorasi mineral, minyak bumi dan sumber daya lainnya dari Papua Barat.” Dan Poin keenam berbunyi “Amerika Serikat menjamin dana Bank Dunia untuk Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi di mana Indonesia dimukimkan di Papua Barat mulai dari tahun 1977.”

Sehingga, setelah transfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.

Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak suara, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Sehingga, Wakorlap aksi, Obet mengatakan, Mahasiswa Papua menuntut kepada Rezim Jokowi-Jusuf Kala dan Belanda untuk segerah Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai serta Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang lainnya, yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.

“ Dan segerah Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.” Tulisnya di rilis.

Aliansi Mahasiswa Papua juga menuntut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 

Pewarta: Jhon Lama