Pastor John Kecewa Polisi Tuduh Pelayanan Pastoralnya Sebagai Makar

Pastor John Djonga

Pastor John Djonga menyayangkan langkah kepolisian memanggil dirinya dengan tuduhan makar karena telah memimpin doa pada acara pembukaan kantor cabang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Kota Wamena, Senin (15/2) silam.

Menurut Pastor John, kehadirannya dalam acara tersebut merupakan bagian dari pelayanan pastoral kepada umat Kristen yakni untuk mendoakan.

“Saya dipanggil polisi dan diperiksa lebih dari 5 jam dengan 55 pertanyaan. Mereka mengarahkan agar mengakui adanya makar dari pendirian kantor ULMWP. Apa yang dilakukan aparat keamanan sebagai bentuk teror kepada pimpinan agama,” kata Pastor John dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3), seperti dilansir Satuharapan.com.

Dia bercerita, tuduhan makar dalam pendirian kantor ULMWP tidak berdasar. Sebab, katanya, sejumlah kejanggalan diperlihatkan pihak kepolisian saat melakukan proses pemeriksaan.

“Ada keanehan, tahu-tahu polisi periksa dan pertanyaan diarahkan dengan kesan sudah ada tersangka. Lalu belakangan, polisi bilang punya bukti papan nama ULMWP,” ucap Pastor John.

Sebelumnya, Pastor John yang melayani di Paroki Kristus Raja Wamena telah memenuhi panggilan polisi pada Jumat (26/2) lalu, setelah berkonsultasi dengan Uskup. Pada panggilan pertama, Jumat (19/2), Pastor John menolak panggilan Polres Jayawijaya, Wamena, dan meminta polisi melayangkan surat permohonan izin kepada atasannya, keuskupan Jayapura.

Dalam pemeriksaan, Pastor John didampingi pengacara dan menjawab 55 pertanyaan dari dua petugas polisi selama pertemuan empat jam.

Menurutnya, polisi mempertanyakan kehadirannya di acara tersebut, yang diketahui menampilkan lambang ULMWP, organisasi yang dianggap separatis di Indonesia. Polisi juga bertanya kepadanya terkait informasi yang Pastor John ketahui tentang ULMWP.

Atas kejadian itu, Pastor John mengatakan dirinya tidak terpengaruh walaupun dalam pengawasan polisi.

Mengapa Gereja jadi corong aspirasi rakyat Papua?

Gereja menjadi salah satu institusi yang dipercayai masyarakat Papua untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah di tingkat pusat.

Penyebabnya, menurut Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Philip Erari, karena Gereja memiliki jaringan yang kuat di tingkat nasional dan internasional sehingga suara Gereja memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah pusat mengubah cara pendekatan yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua

“Tidak ada lembaga yang bisa membela masyarakat Papua kecuali Gereja dan pemerintah adat. Namun, pemerintah adat tidak seperti Gereja yang memiliki jaringan hingga tingkat nasional dan internasional,” ucap Pendeta Erari kepada satuharapan.com usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Perjuangan HAM dan Kriminalisasi Para Pegiat HAM di Papua’ di Wisma PGI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).

Menurutnya, Gereja sangat bertanggung jawab menjaga keselamatan umat dari waktu ke waktu karena banyak warga Papua yang terancam aksi pembunuhan.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat harus mengubah cara pendekatan terhadap masyarakat Papua.

Menurutnya, Gereja mendukung penegakan hukum di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut.

“Tapi, jangan langsung main tembak. Ini yang terjadi sekarang, orang bersalah tidak diproses hukum justru langsung ditembak,” ucapnya.

Dia pun mengharapkan, pemerintah pusat bersedia membuka pintu diskusi membahas masalah Tanah Papua.

Pendeta itu menyebutkan, sejumlah pemimpin Gereja dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Gereja Kingmi Baptis, Gereja Baptis, dan Gereja Katolik, bisa menjadi pihak-pihak yang diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat.

“Jadi tidak perlu trauma Papua ini seperti Timor Leste. Papua ini sangat strategis, Papua dibutuhkan Indonesia, sangat diperlukan,” ujarnya.

“Kalau bisa dikelola dengan baik Papua akan bermanfaat bagi Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator penelitian isu Papua di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Budi Hernawan, mengatakan Gereja merupakan ruang yang masih mengizinkan orang-orang berbicara dengan bebas tanpa terkena sanksi hukum.

“Secara historis, Gereja juga jadi teman yang paling lama, dan secara de facto, Gereja menjadi tempat di mana orang masih bebas bicara,” ucapnya.

Sumber : www.indonesia.ucanews.com