Pembubaran Perayaan Tubuh Di Bandung Sebagai Bentuk Perusakan Iklim Demokrasi Indonesia

Wanggi, artis pantonim berjalan kaki 10 Km dalam peringatan Hari HAM se-Dunia. Foto : AJI Bandung

PEMBUBARAN PERAYAAN TUBUH DI BANDUNG SEBAGAI BENTUK PERUSAKAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisandan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." (Pasal 28 UUD 1945)

Kembali alam demokrasi di Indonesia dicederai. LBH Jakarta mengecam pembubaran paksa kegiatan Perayaan Tubuh Internasional serta penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap seniman Bandung, Wanggi, yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di jalan Asia Afrika, Bandung (27/3).

Pembubaran paksa oleh Polisi terhadap kegiatan Perayaan Tubuh 2016 yang dilaksanakan para seniman Bandung yang tergabung dalam Awak Inisiatif Art Movement merupakan bentuk represif terhadap kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap orang. Bahwa tidak sepatutnya suatu kegiatan yang bertujuan damai dibubarkan paksa oleh aparat penegak hukum yang justru memiliki fungsi melayani dan melindungi masyarakat.

Kebebasan berkumpul, berekspresi dan menyatakan pendapat memang dapat dibatasi, namun hal tersebut hanya dimungkinkan melalui pengaturan undang-undang. Selain itu pembatasan juga tidak dapat dilakukan dalam bentuk pengekangan atau peniadaan sama sekali kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia.

Kepolisian Satlantas Bandung juga telah bertindak sewenang-wenang dengan bertindak di luar fungsinya yaitu turut membubarkan pertunjukan para seniman. Sebagaimana yang diutarakan oleh Wanggi Hoediyatno bahwa jelang titik akhir mereka akhirnya harus berhenti di depan Tugu Asia Afrika.

Aksi pertunjukan para seniman memang mengundang perhatian beberapa warga yang ada di lokasi. Saat para seniman menyampaikan pesan perdamaian dan pesan anti kekerasan pada warga yang hadir, seorang anggota polisi satuan lalu-lintas menghampiri salah satu seniman meminta agar pertunjukan diakhiri karena mengganggu ketertiban umum. Tindakan yang dilakukan Satlantas Bandung ini adalah tindakan yang tidak berdasrkan hukum. Dan mengarah pada tindakan represif.

LBH Jakarta sangat menyayangkan penangkapan dan pemeriksaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Wanggi Hoediyatno. Penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum dengan prosedur yang sejalan dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi seseorang tanpa terkecuali. Tindakan cacat prosedur tersebut jelas menunjukkan ketidakprofesionalan pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dan berakibat pada pelanggaran HAM berupa perampasan kemerdekaan Wanggi, dan Kepolisian sebagai perwakilan negara telah melakukan abuse of power, tegas Pratiwi Febry, Pengacara Publik LBH Jakarta.

Arnold Kembarren menambahkan bahwa tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penculikan kepada seniman Wanggi, dan juga merupakan bentuk intimidasi psikis berupa penyebaran rasa takut terhadap seniman lainnya atau siapapun yang ingin menggunakan hak nya dalam kebebasan berkumpul, berekspresi dan menyatakan pendapat.

LBH Jakarta menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berespon mengecam dan menolak tegas kembalinya praktik pengekangan kemerdekaan berkumpul, berpendapat serta berkespresi oleh aparat negara sebagaimana yang marak terjadi pada regim Orde Baru. Jangam diam dan laporkan para oknum yang bertindak aktif menyebarkan rasa takut serta mematikan sikap kritis masyarakat di era reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi ini.

LBH Jakarta mendesak Polda Bandung untuk bersikap tegas memproses secara internal serta menjatuhkan sanksi tegas pada oknum Kepolisian yang telah melakukan pelanggaran HAM melalui pembubaran paksa kegiatan Perayaan Tubuh Internasional 2016 serta penangkapan sewenang-wenang terhadap Sdr. Wanggi, yang nyata-nyata merusak iklim demokrasi Indonesia.

Orang Kontak:
Pratiwi Febry (081387400670)
Arnold Kembarren ( 087882148800)