Ko Lulus Tes Karena Ko Pu Bapa Banting 25 Juta

Herman Degei – facebook

Oleh: Herman E Degei

“Di Papua, kursi PNS bukan lagi milik mereka yang berdasarkan sumber daya manusianya memang layak. Di Papua, kursi Program ADikPapua bukan lagi milik siswa/iyang asalnya dari daerah tersisih. Di Papua, kursi Program ADEM Papua bukan lagi milik mereka yang motivasinya besar untuk menggeluti jenjang dituju. Tapi kondisi riil sekarang di Papua, kursi PNS milik mereka yang ada uang.. Kursi program ADik Papua milik mereka yang orangtuanya berkolusi dengan pihak penentu. Kursi program ADEM Papua milik mereka yang sanaknya orang dalam.”

Kini sudah lima dasawarsa lebih tiga tahun pasca Irian Barat (Papua) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengapa kualitas pendidikan di daerah ini masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia? Apakah karena seanteronya pusat, dalam hal ini “Jakarta” yang selama ini kurang atensi untuk Papua? Menurut versi saya tidak sepenuhnya kesalahan mereka.

Sebenarnya sudah ada beberapa program dari pusat,guna mendongkrak ketertinggalan kualitas Pendidikan Papua. Namun selama ini yang saya amati, minimnya orang pemda, baik itu pemda provinsi maupun kabupaten yang dalam peranannya adil, bijaksana dan objektif yang menjadi bara pemicu. Mereka inilah salah satu aktor yang membuat pendidikan Papua carut-marut, berjalan ditempat.

Setiap tiba saatnya untuk babak penyeleksian, entah itu penyeleksian PNS, Program ADik, ADEM dan semacamnya, para biadab itu selalu saja memainkan peran terselubungnya. Mereka yang mestinya berkiprah dengan mengedepankan objektifitas, malah sering terkesan memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan pribadi.

Sangat disayangkan sekali. Apalagi Program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tersebut,sejatinya merupakan program pendidikan bagi anak-anak Asli Papua lulusan SMP dan SMA, yang tergolong memiliki nilai baik tetapi tidak mampu.

Di Papua, saya tidak tahu apakah di daerah lainnya lagi atau tidak, kini “nilai prestasi” dan “status keluarga” bukan lagi menjadi barometer dalam setiap tahap perekrutan atau penyeleksian.Yang ada “Uang” dan “orang dalam” yang malah selalu menjadi tolak ukur.

Memprihatinkan memang. Ini tidak lain mungkin ulah para biadab itu lagi. Belum lama ini di Manokwari, Papua Barat, telah terjadi seorang siswa yang namanya sudah masuk di salah satu sekolah menengah di Malang, tetapi belum bisa baca. Kemudian di Universitas Brawijaya (UB) pada beberapa saat yang lalu, ada beberapa penerima beasiswa afirmasi yangoleh pihak kampus diharuskan menjalani evaluasi lantaran nilai akademisnya kurang memuaskan. Bahkan katanya sejumlah mahasiswa tersebut terpaksa Drop Out (DO) dan ada juga yang harus dipindahkan ke jenjang D-1.

Kemudian lagi yang saya rekam dari Nabire, saat penerimaan PNS tahun 2014. Ada beberapa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saya kenal. Setahu saya, beberapa orang tersebut belum merampungkan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun alhasil ketika mereka tes, akhirnya mereka tembus.

Ini patut dipertanyakan. Dengan cara apa kebeberapa CPNS tersebut akhirnya bisa lulus seleksi. Apakah mereka atau sanaknya berkolusi dengan tim penentu kelulusan? Apakah mereka dinepotisasi oleh pihak penyeleksi? Atau mereka sokong dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit? Tidak tahu. Yang jelas sebenarnya praktik demikian jugalah yang pada ujung-ujungnya mencarut-marutkan Pendidikan di negeri Cendrawasih ini.

Sadar atau tidak, bahwasannya kedua kejadian yang terjadi di Universitas Brawijaya dan Manokwari merupakan imbas dari praktik kecurangan yang selama ini lazim dilakukan oleh pihak penyeleksi tingkat kabupaten.

Jika diibaratkan, kondisi riil antara pusat di Jakarta dan sasaran bantuan dari pusat di Papua kurang lebih seperti sebuah pipa yang apabila dari ujung hulunya disalurkan air, kemudian pada ujung hilir debit airnya berkurang lantaran antara kedua ujung pipa tersebut terjadi kebocoran.

Klarifikasinya, ujung hulu adalah pemerintah pusat di Jakarta, debit air yang disalurkan adalah beasiswa dan bantuan-bantuan lain yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat di Jakarta, kebocoran adalah kecurangan berupa penyelewengan, kecolongan, kolusi, nepotisme dan semacamnya, kemudian ujung hilirnya adalah sasaran oleh pusat yaitu dilapangan. Mereka ini yang berperan memfilterisasi setiap calon siswa/mahasiswapenerima beasiswa program pemerintah yang saat ini menjadi “primadona” bagi warga Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan kualitas SDM masih namun dikuasai oleh nafsu membriliankan kepentingan pribadi.

Dengar-dengar isu lewat beberapa portal berita, Sekretaris Jenderal Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sutrisna Wibawa akan segera melakukan evalusi secara nasional untuk memperbaiki program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Selanjutnya, jika memang apa yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diatas ini akan dilakukan, semoga setiap tim yang mengevaluasi tersebut turun juga ke tingkat-tingkat kabupaten untuk melihat dengan baik. Karena yang saya amati belakangan ini,kursi PNS, kursi program ADik Papua, Kursi program ADEM Papua dan semacamnya hanya menjadi milik mereka yang ada uang sogok, orangtuanya berkolusi dengan pihak penentu dan mereka yang sanaknya “orang dalam”.Semoga! (*)

Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta