Negara Menilai Orang Papua Separatis?

Kasus Tragedi Paniai yang menewaskan 4 Pelajar dana lainya luka-luka kritis pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai

Oleh: Frans Gobai
  
Diera pemerintahan JOKOWI-JK, Negara masih menilai orang Papua separatis dan kriminal. Sehingga pemerintah terus mengutamakan pendekatan keamanan demi membenarkan tindakannya atas nama keamanan Negara.

Kepemimpinan Jokowi-JK selama satu tahun tidak membawa angin segar bagi orang Papua. Janji-janji manisnya pun diingkari. Pelanggaraan HAM terus berlanjut. Penangkapan dan pembunuhan tenpa alasan yang jelas marak di bumi Cendrawasih. Ruang demokrasipun ditutup. Mereka masih diteror, disiksa, diancam, didiskriminasi dianiyaya bahkan hingga dibunuh.

Sementara itu, menjalan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua selalu  terjadi penangkapan dan pembunuhan yang tentunya dilakukan oleh aktor yang sama yakni TNI/Porli dengan ber-alasan keamanan, salah satunya kasus Paniai berdarah 08 Desember yang menewaskan empat Pelajar dan puluhan Warga Sipil mengalami korban luka-luka serius di lapangan Karel Gobai yang hingga saat ini tindak lanjutannya belum jelas. 

Lebih lanjut, untuk membuktikan adanya peningkatan pelanggaraan HAM yang terus terjadi di bumi Cendrawasih dalam kepemimpinan Jokowi-JK berikut tanggapan KOMNAS HAM .

Tak satupun janji manis Jokowi yang terwujud di Papua, Pelanggaran HAM hampir setiap hari menjadi tema, ketimpangan kesejahteraan semakin merajalela.

Dalam kesempatan itu, juga catatan resmi Komnas HAM mengungkapkan, ada 700 orang yang mengalami kekerasan selama setahun Jokowi jadi Presiden. Mereka ditangkap, dianiaya dan disiksa bahkan dibunuh. Sehingga, Jokowi dinilai belum mampu menangani pelanggaran HAM di bumi Cendrawasih sesuai janji-janjinya.Setidaknya, itu yang diungkap oleh KOMNAS HAM.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dilansir viva.com menyatakan, salah satu daerah yang masih rawan pelanggaran HAM adalah Papua. Di wilayah yang mulai sering dikunjungi Jokowi itu. Lembaga ini juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan di sektor tambang dan perkebunan. 

Ironisnya, lagi-lagi pelaku pelanggaran HAM itu mengarah ke TNI/Porli yang ditempatkan di sana. Hal ini, membuktikan bahwa, Negara masih saja menganggap orang Papua “SEPARATIS” dan kriminal. Oleh karenanya pemerintahan Jokowi yang hanya berbekal revolusi mental terus mengandalkan pendekatan keamanan terhadap orang Papua di bumi Cendrawasih.

Melihat adanya intensitas pelanggaraan HAM yang terus meningkat di Papua, Jokowi tidak perlu lagi menutup mata. Tidak perlu lagi menerapkan pendekatan keamanan, apa lagi mengambil kebijakan untuk Papua hanya sepihak. Hal ini bukan zamannya. Negara ini Negara hukum, Negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam situasi saat ini, rakyat Papua benar-benar merasa kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang tidak memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Sebenarnya, persoalan Papua sangat kompleks yakni persoalan kemanusiaan. Sehingga, Negara benar-benar  dituntut memahami akar persoalan Papua dan mengubah pola pendekatan yang lebih manusiawi.

Kedepan pemerintahan Jokowi-JK bersama janji-janjinya, diharapkan benar-benar hadir ditengah-tengah masyarakat Papua, melakukan pendekatan dengan hati bukan pendekatan keamanan memberikan apa yang masyarak Papua dambahkan. Bukan memberi apa yang diinginkan oleh Negara. Sehingga, kelak Indonesia dan Papua hidup berdampingan, saling memenuhi antara satu sama lain. Sehingga, pada akhirnya tercipta cita-cita bangsa, Papua Tanah Damai.

Penulis: Mahasiswa Papua, Kuliah di Jakarta