Operasi Anti Komunisme Bergaya Orde Baru

Kontras: Pemerintah Harus Hentikan Rekayasa Operasi
Anti Komunis! (Foto: citizendaily.net)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, maraknya operasi untuk mengamankan golongan yang diangap membangkitkan komunisme, sampai pada penyitaan buku-buku adalah operasi bergaya Orde Baru (Orba).

 

“Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah Operasi, bergaya Orde Baru dengan sedikit menggunakan peran teknologi informasi. Operasi ini memiliki pembagian peran,” tulis Haris Azhar dalam pernyataan sikap KontraS, Kamis (12/5/2016).

Pertama, operasi tertutup, propaganda menyebarkan broadcast informasi atribut-atribut “PKI” atau “Komunis” seperti di Palembang beredar berbagai striker PKI. Penyebaran informasi perihal PKI juga banyak beredar di jejaring media sosial yang luas digunakan publik Indonesia seperti Facebook, Twitter, Instagram.
KontraS melihat motif di balik operasi ini adalah, pertama, menunjukkan bahwa PKI masih ada dan menyulut rasa ketidaksukaan kelompok sosial lainnya yang cenderung berada di garis konservatif.
Kedua, operasi mobilisasi (kelompok) masyarakat untuk memelihara ketakutan dan perasaan adanya ancaman, sekaligus mendatangi organisasi-organisasi tertentu dan menuduh komunisme.
Ketiga, operasi tertutup ini kemudian menarik para pengambil kebijakan keamanan untuk bertindak restriktif dan represif dengan menekan kelompok-kelompok ekspresi menggunakan hukum secara serampangan.
Diketahui, hari ini, Selasa (12/5/2016) Mabes Polri – Divisi Hukum akan menggelar Focus Group Discussion: Kajian Yuridis Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan mengutip peristiwa pembubaran nonton film Pulau Buru Tanah Air Beta yang diselenggarakan oleh AJI Yogyakarta dan berupaya untuk membenarkan tindakan legal guna melarang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai bahan ajar bagi pimpinan Polri untuk mengambil tindakan hukum.
Dalam hal ini, Joko Widodo selaku presiden justru mengamini genderang operasi atau propaganda. Joko Widodo menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme.
KontraS menilai, pernyataan semacam itu hanya akan dijadikan alat pembenar bagi siapapun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan. Atas nama “komunisme” seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri.

“Operasi ini terjadi akibat kegamangan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Ketidakpatuhan hukum oleh Komnas HAM, Jaksa Agung dan Presiden berdampak pada cara-cara penyelesaian yang berpotensi memunculkan atau ‘sengaja menciptakan’ konflik sosial atau operasi tertentu,” tegas Haris.

Antara